
PDIP Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan dugaan intervensi aparat kepolisian dalam Pilkada Papua Tengah. Partai ini menilai tindakan oknum kepolisian dapat mengancam demokrasi dan mencederai proses pemilihan yang seharusnya bebas dan adil.
Tudingan Intervensi dari Polisi
Anggota Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, mengatakan pihaknya menerima laporan soal keterlibatan polisi dalam mengatur politik di daerah tersebut. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa polisi menghalangi kampanye salah satu pasangan calon. Hal ini dianggap dapat mempengaruhi hasil Pilkada dan merusak integritas pemilu.
PDI-P menyebut polisi melakukan pemantauan berlebihan terhadap kampanye dan intimidasi terhadap masyarakat serta aparat setempat yang mendukung calon tertentu. “Kami menyesalkan adanya oknum yang menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi demokrasi,” ujar Hendrawan.
PDIP Minta Pencopotan Kapolda dan Kapolres Paniai
Sebagai respons, PDI-P meminta agar Kapolda Papua, Kapolres Paniai, dan aparat terlibat dicopot. PDI-P menilai kehadiran polisi dalam politik praktis melanggar prinsip netralitas yang harus dijaga oleh Polri.
“Polri harus netral dalam Pilkada. Jika ada anggota polisi terlibat dalam intervensi politik, mereka harus diberhentikan,” tegas Hendrawan.
Respons Polri Terkait Tuduhan PDIP
Pihak kepolisian menanggapi tudingan ini melalui juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan. Ia menegaskan Polri berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban, namun tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menambahkan, laporan pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami akan menjaga netralitas Polri dalam Pilkada. Jika ada oknum yang melanggar, akan segera diproses,” kata Kombes Pol. Ahmad Ramadhan.
Tantangan Demokrasi di Papua
Pilkada di Papua Tengah menghadapi tantangan berat, mengingat kondisi geografis yang sulit dan keragaman sosial yang kompleks. Masalah keamanan dan ketegangan politik lokal sering mempengaruhi pemilu. PDI-P menilai setiap intervensi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di wilayah tersebut.
“Pilkada di Papua harus berjalan bebas dan adil. Kami berharap Pilkada di Papua Tengah berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih rakyat tanpa pengaruh luar,” tutup Hendrawan.
Penutupan
Isu intervensi polisi ini menambah tantangan dalam menjaga netralitas aparat dalam demokrasi. PDI-P berharap Polri menindaklanjuti laporan ini dan memastikan Pilkada Papua Tengah berlangsung jujur dan adil tanpa tekanan dari pihak manapun.