Otorita IKN Tenderkan 15 Proyek Legislatif-Yudikatif Akhir Juli

Otorita IKN Ibu Kota Negara mengumumkan rencana pelaksanaan tender untuk 15 proyek infrastruktur di sektor legislatif dan yudikatif. Tender ini dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2025 dan menjadi bagian penting dari percepatan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Proyek-proyek tersebut merupakan fondasi utama untuk operasional pemerintahan di ibu kota yang baru.

Rincian Proyek Legislatif dan Yudikatif

Tender ini mencakup pembangunan gedung parlemen yang modern, gedung pengadilan, serta fasilitas pendukung seperti ruang sidang, kantor administrasi, dan pusat layanan hukum terpadu. Selain itu, terdapat proyek pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung proses legislasi dan yudikatif dengan lebih efektif dan transparan.

Menurut Kepala Otorita IKN, proyek ini menjadi prioritas karena keberhasilan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif akan menentukan kelancaran tata kelola pemerintahan di ibu kota baru.

Proses Tender dan Keterbukaan

Otorita IKN menegaskan bahwa proses tender akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan kompetitif. Semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat mengikuti tender ini. Selain itu, proses evaluasi akan dilakukan secara objektif untuk memastikan kualitas dan efisiensi anggaran.

“Kami berharap pelaksanaan tender ini dapat menarik banyak peserta sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu,” ujar Kepala Otorita.

Dampak Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Lebih jauh, proyek-proyek ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Banyak lapangan pekerjaan akan tercipta, terutama bagi masyarakat di sekitar ibu kota baru. Selain itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelas dunia.

Pemerintah juga memandang bahwa proyek ini akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Target Penyelesaian dan Langkah Berikutnya

Otorita IKN menargetkan seluruh proyek legislatif dan yudikatif ini selesai sebelum akhir tahun 2026, seiring dengan rencana pemindahan ibu kota. Setelah tender selesai, proses konstruksi akan berjalan simultan dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak agar kualitas dan jadwal dapat terjaga.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap IKN dapat menjadi simbol kemajuan dan modernisasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.