DPRK Afirmasi Boven Digoel, Ketat Awasi Dana Otsus

DPRK Afirmasi Boven Digoel kembali menegaskan komitmennya untuk mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara ketat dan transparan. Penegasan ini muncul dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda Papua yang digelar di Aula DPRK pada Senin pagi.

Transparansi sebagai Prinsip Utama

Pertama-tama, Ketua DPRK Boven Digoel menyampaikan bahwa pengawasan Dana Otsus merupakan prioritas utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, dana yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan riil masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama. Kami tidak ingin ada dana yang salah sasaran atau digunakan untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak,” tegasnya.

Selain itu, DPRK juga mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terbuka dalam menyampaikan rencana program dan realisasi anggaran kepada publik.

Evaluasi Serapan Anggaran dan Kinerja Program

Sejauh ini, DPRK menemukan masih adanya ketimpangan antara alokasi dana dan pelaksanaan program. Banyak program yang berjalan lambat, bahkan beberapa tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat DPRK akan membentuk tim evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) dan perwakilan masyarakat sipil. Tim ini akan bertugas menilai efektivitas setiap program dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyambut baik langkah afirmatif DPRK. Bupati menyatakan bahwa pengawasan yang ketat justru akan memperkuat akuntabilitas publik serta mendorong percepatan pembangunan di sektor prioritas.

“Kami tidak menutup diri terhadap pengawasan. Justru kami menganggap ini sebagai bentuk sinergi positif demi pembangunan yang lebih merata,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mempercepat serapan anggaran dan melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung di tingkat kampung.

Harapan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Ke depan, DPRK berharap pengelolaan Dana Otsus bisa menjadi model tata kelola keuangan yang bersih dan pro-rakyat. Untuk itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk pengawasan maupun pelaporan dugaan penyalahgunaan.

Dengan langkah-langkah ini, Boven Digoel diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang sukses memanfaatkan Dana Otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua.