BKPSDM Tanggapi Demo, Penyerahan SK Ditunda

BKPSDM Tanggapi Demo Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah calon pegawai. Aksi tersebut menuntut kejelasan mengenai penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Aksi Demo Dipicu Ketidakjelasan Jadwal SK

Demo yang digelar di depan kantor BKPSDM muncul karena peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merasa tidak mendapat kejelasan jadwal. Mereka mempertanyakan kapan SK pengangkatan akan diserahkan. Selain itu, para peserta juga mengkritik kurangnya informasi terbuka dari pemerintah daerah.

Beberapa di antara mereka membawa poster yang menuntut keadilan. Mereka merasa telah mengikuti seluruh prosedur seleksi dengan benar dan kini berhak mendapatkan keputusan yang pasti.

BKPSDM: Penundaan Karena Proses Administrasi

Menanggapi hal itu, BKPSDM menjelaskan bahwa penundaan bukan karena kelalaian. Sebaliknya, proses ini tertunda akibat adanya tahapan administrasi tambahan dari instansi pusat.

“Penyerahan SK akan dilakukan setelah seluruh proses diverifikasi. Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak ada kendala lanjutan,” ujar Kepala BKPSDM saat konferensi pers.

Jadwal Penyerahan Diundur, Belum Ada Tanggal Pasti

Sebelumnya, penyerahan SK dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini. Namun, dengan adanya kendala tersebut, jadwal tersebut harus diundur. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan SK akan dibagikan.

BKPSDM menyampaikan bahwa informasi resmi akan segera diumumkan begitu proses administratif selesai. Mereka juga meminta peserta tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya.

Pemerintah Minta Peserta Bersabar BKPSDM Tanggapi Demo

Pemerintah daerah berharap semua peserta bisa menahan diri dan tetap percaya pada proses yang sedang berjalan. BKPSDM juga berjanji akan memberikan informasi secara berkala agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Aksi ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan komunikasi adalah kunci dalam setiap proses rekrutmen pegawai. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki sistem penyampaian informasi agar kejadian serupa tidak terulang.